Bogor | Jurnalissatunews – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat terus mendorong penguatan kemandirian dan daya juang sekolah swasta melalui kolaborasi nyata antarpemangku kepentingan pendidikan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Tour of Duty (ToD) Jilid II yang diselenggarakan di Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Madinah, Sabtu (24/10/2026) dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, legislatif, organisasi pendidikan, serta para penyelenggara pendidikan swasta.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan langkah menghadapi tantangan penyelenggaraan pendidikan swasta di tengah perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika dunia pendidikan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, S.T., M.Si., anggota DPRD dari Komisi IV Wasto, S.Hut., M.Pd., Ketua BMPS Jawa Barat Dr. Agus Sriyanta, M.Pd., jajaran pengurus DPW BMPS Jawa Barat, para ketua DPD BMPS Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, serta para undangan dari kalangan penyelenggara pendidikan swasta dan sponsor kegiatan.
Rangkaian kegiatan diisi dengan rapat kerja yang menghadirkan sejumlah pemateri, di antaranya Ketua Pengawas BMPS, Drs. Bambang Sutrisno, M.M., Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Endang Imam, S.H., serta Ketua Umum BMPS Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Bambang Sutrisno menyoroti dinamika kebijakan pemerintah provinsi terhadap keberadaan sekolah swasta. Berdasarkan pengalamannya selama dua periode menjabat sebagai Ketua BMPS, ia menilai perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta mengalami perubahan dari satu kepemimpinan gubernur ke kepemimpinan berikutnya.
Menurutnya, pada masa Gubernur Ahmad Heryawan, perhatian terhadap sekolah swasta dinilai cukup besar dan turut mendorong peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan masyarakat Jawa Barat.
Sebaliknya, ia menilai kebijakan pendidikan saat ini masih menyisakan persoalan terkait posisi dan peran yayasan sebagai penyelenggara pendidikan swasta.
Salah satu persoalan yang disorot ialah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.
Bambang mencontohkan, jumlah siswa SMA/SMK yang secara ideal berkisar 36 orang per kelas, dalam praktiknya dapat mencapai 46 siswa. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar penyelenggaraan pendidikan tetap memperhatikan kualitas proses belajar mengajar serta keberlangsungan sekolah swasta.
Sementara itu, Endang Imam menyoroti aspek hukum dan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan penguatan terhadap posisi sekolah swasta. Ia mengajak para peserta untuk mencermati keterkaitan antara regulasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan, termasuk bagaimana kebijakan otonomi daerah memengaruhi penyelenggaraan pendidikan.
Persoalan tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar keberadaan sekolah swasta memperoleh kepastian hukum dan ruang yang proporsional dalam sistem pendidikan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BMPS Jawa Barat, Dr. Agus Sriyanta, M.Pd., menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian dan daya juang sekolah swasta melalui tujuh pilar utama.
Ketujuh pilar tersebut meliputi kemandirian akademik, kemandirian finansial, kemandirian tata kelola, daya juang kolektif, strategi menghadapi perubahan kebijakan, daya saing lulusan, serta ketahanan institusi.
Menurutnya, setiap pilar mengandung nilai perjuangan yang harus diwujudkan secara profesional oleh para penyelenggara pendidikan swasta. Kemandirian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sekolah mengelola sumber daya, tetapi juga mencakup kualitas pembelajaran, tata kelola yang baik, kemampuan beradaptasi, dan penguatan daya saing lulusan.
Melalui penerapan tujuh pilar tersebut, sekolah swasta diharapkan mampu membangun fondasi kelembagaan yang kuat, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta bertahan menghadapi perubahan lingkungan dan kebijakan pendidikan.
Ketua Pelaksana ToD Jilid II, Achmad Sofyan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan, termasuk panitia dari DPD BMPS Kota Bogor dan Kota Depok.
Menurut Achmad, serangkaian pertemuan dan koordinasi yang dilakukan sebelumnya membuahkan hasil positif. Hal itu terlihat dari terlaksananya dua agenda utama, yakni rapat kerja yayasan dan DPW BMPS Jawa Barat serta pelatihan coding dan Kecerdasan Artifisial (AI).
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai forum pertemuan semata, tetapi mampu menghasilkan gagasan, kerja sama, dan langkah konkret bagi kemajuan pendidikan swasta.
Melalui Tour of Duty Jilid II, BMPS Jawa Barat menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, organisasi pendidikan, dan yayasan penyelenggara sekolah swasta. Sinergi tersebut diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian sekolah swasta dalam menghadapi tantangan masa depan. Yudi
